- Pemerintahan
- 23 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat tahun 2023 mendatang, diperkirakan akan didominasi calon perempuan.
Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi menyatakan bila Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak maju lagi pada Pilgub 2023, kemungkinan akan banyak calon perempuan di Pilgub Jabar termasuk diantaranya istri Gubernur sendiri (Atalia Praratya) akan maju.
"Melihat hasil survey Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) ada peluang besar di 2023, Jabar akan dipimpin oleh gubernur perempuan. Kemungkinan tahun 2023 adalah era perempuan," kata Muradi kepada wartawan usai acara diskusi media bertema "Road to Pilpres 2024: Survei, Konvensi, atau Jalan Lain", di Anatomi Coffee Bandung, Kamis (18/11/2021).
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Direktur Operasional & Strategi IPRC Idil Akbar, anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya dan anggota DPR RI Ono Surono.
Baca Juga: Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa
Menurut Muradi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan IPRC empat bulan lalu, ada tiga nama yang muncul untuk Pilgub Jabar 2023, yakni Nurul Arifin, Desy Ratnasari dan mantan Walikota Tanggerang Selatan (Airin). Sementara Netty Prasetyani dan Cellica namanya muncul di bursa pencalonan, namun prosentasenya kecil sekali, nol koma sekian persen.
"Desember kita (IPRC) akan survey, kita lihat apakah akan muncul nama-nama baru diluar tiga orang tadi, apakah ibu Netty dan ibu Cellica akan muncul juga," ucap Muradi.
Muradi menyebut figur-figur perempuan yang akan maju pada Pilgub Jabar 2023, tidak mempunyai masalah, dalam konteks pola hubungan antara laki-laki dan perempuan di Jawa Barat.
"Saya kira akan baik-baik saja, tidak ada penolakan calon pemimpin perempuan di Jabar," imbuhnya.
Baca Juga: Kota Bandung Gencarkan Sosialisasi KTR, Merokok Sembarangan Denda Rp500 Ribu
Saat disinggung Pilpres 2024 Muradi mengungkapkan kemungkinan ada tiga pasang calon yang maju, namun tergantung dinamika politik yang terjadi sebelum pilpres.
Salah satu nama yang sedang fresh from the oven ialah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Walau begitu, menurut Muradi, peluang Andika untuk maju masih 50-50.
"Peluang beliau untuk maju masih 50-50. Kenapa? Karena gaya Pak Andika tidak seperti model Pak Gatot, yang agresi politiknya tinggi. Ini kan juga salah satu pertimbangan orang untuk kemudian melirik Pak Andika," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ono Surono menjelaskan metoda yang digunakan, dalam menentukan Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.
"PDIP sudah mempunyai mekanisme yang baku, bahwa khusus untuk calon Presiden/ Wakil Presiden itu merupakan hak prerogatif ketua umum, sehingga nanti metodanya ketua umum yang buat," tuturnya.
Berkenaan dengan survey sendiri, Ono Surono mengatakan, survey itu hanya parameter yang menjadikannya sebagai patokan tapi
tidak ada regulasi di partai.
Walau begitu, survey bisa digunakan sebagai pembandingan.
"Sebagai pembanding saja, sebagai ukuran sejauh mana calon yang nanti kita rekomendasikan, posisi popularitas dan elektabilitasnya," ujar Ono Surono.
Ia menambahkan, PDIP tidak hanya mendukung calon yang menang di survey.
"Kita punya track record, kita mengusung calon yang walaupun popularitas dan elektabilitasnya rendah pada saat awal survey, tapi kita kerja, dorong, dan kita yakin dia mampu, toh direkomendasikan juga," ujar Ono Surono.
Berkaitan dengan konvensi sendiri, Ono Surono menegaskan PDIP tidak mengenal konvensi.
"Kita tidak mengenal konvensi. Kita mengenalnya penjaringan dan penyaringan kepala daerah, wakil kepala daerah. Calon presiden itu mutlak, adalah hak prerogatif ketua umum," tutupnya.
(Adi)
Baca Juga:
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja Jalur Pro Hire dan PKWT
10 Ormas di Jabar Raih Penghargaan pada Ajang 'Ormas Day 2021 #1'
SBM ITB Raih Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Sekolah Bisnis Internasional AACSB
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman Sebagai KSAD
Daftar PPKM JAWA BALI hingga 29 November, Ada 26 Daerah Masuk Level 1
