Ketua TP PKK Jabar Sarankan Para Buruh Migran Bisa Bela Diri

Bandung, Beritainspiratif.com - ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil menyarankan kepada para tenaga kerja agar memiliki sejumlah keahlian baik yang ketrampilan dasar ataupun yang bersifat pertahanan diri. Hal itu diungkapkannya saat ditemui wartawan di Gedung Sate, Senin (5/11/2018)

Seperti diketahui pihaknya baru-baru ini mengunjungi kediaman salah satu korban hukum mati di Arab yakni Tuti Tursilawati warga asal Majalengka Jawa Barat.

"Saya melihat bahwa permasalahan itu adalah dari sisi bagaimana kita terutama kaitanya saya sebagai ketua tim penggerak PKK untuk menguatkan para perempuan se-Jawa Barat untuk sanggup menghadapi tantangan ke depan agar para perempuan jika suatu saat harus bekerja di luar negeri mengetahui bagaimana etika bagaimana perilaku bahasa juga termasuk salah satunya bisa bela diri,"

Atalia mengatakan permasalahan yang menimpa Tuti dan permasalahan TKW pada umumnya merupakan problem semua pihak dari hulu hingga hilir pihaknya menyebut sejumlah data para TKW yang berasal dari Majalengka.

"Ini adalah permasalahan yang sebetulnya harus dari hulu ke hilir saya mendapat data untuk Majalengka sendiri itu ada sekitar 8 ribuan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri 3 ribu di antaranya di Arab Saudi." sambung Atalia

Pihaknya berharap agar ada sinergi dari sejumlah pihak dalam menangani kasus buruh migran agar tidak terulang kembali. Dirinya optimis melalui sejumlah lembaga dan kerja sama semua pihak permasalahan tersebut bisa terselesaikan

"Atau kalau mereka saat berada di tempat yang jauh dari mana-mana setidaknya mereka tahu kemana harus mengadu jadi kedekatan antara pemerintah, pekerja kemudian kelompok harusnya mereka tidak terpencil jadi kalau ada masalah itu bisa diselesaikan bersama atau ada lembaga bantuan hukum yang bisa mengatasi terkait kejadian-kejadian seperti itu," paparnya.

Terkait penindakan pihaknya mengatakan menyerahkan seluruhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah pusat.

"Kami tidak akan melampaui batas kemampuan kami karena ada dari pemerintah pusat yang lebih berwenang, yang kami lakukan adalah membentengi warga masyarakat," tandasnya.     (Tito)