DPRD Jabar: Pembahasan LKPJ Gubernur Jangan Jadi Agenda Ceremonial Semata

Cimahi, Beritainspiratif.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat menegaskan, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur, bertujuan untuk memuat serta memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah.

"Agenda pembahasan LKPJ Gubernur,  jangan hanya dijadikan sebagai agenda ceremonial semata, " tegas Achmad Ru'yat usai memimpin Rapat Kerja Komisi V dengan agenda Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 yang digelar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021).

“Semoga (pembahasan) ini menjadi kebaikan bagi masyarakat Jawa Barat, jangan hanya ceremonial berlalu begitu saja, tapi harus ada evaluasi setiap tahunnya” ucap Achmad Ru'yat.

Baca Juga: DPRD Jabar Terima Kunjungan SSDN PPRA Lemhannas RI

Soroti Program Kerja

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan banyak kendala klasik yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti adanya realokasi anggaran yang mengakibatkan banyak program kerja yang tertunda.

"Banyak sekali program yang tertunda, bahkan ada banyak sekali potongannya lebih dari 50 persen. Tentu ini sangat menggangu kinerja dari perangkat daerah terkait, " katanya.

"Jadi kami melihat masih banyak hal yang harus kita kejar di tahun 2021 bahkan di tahun 2022" imbuhnya.

Ia berharap, pada tahun selanjutnya Pemprov Jabar mampu mengejar program-program yang belum terealisasi. Hal ini menjadi perhatian Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakan Abdul Hadi, pihaknya meminta jajaran dinas bekerja lebih keras lagi, untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

"Harapanya di tahun berikutnya mohon perhatian dari gubernur beserta jajarannya, untuk mengejar program-program yang belum terealisasi di tahun ini atau bisa dikatakan untuk lebih ngupdate lagi" harapnya.

Dalam hal penganggaran menurut Abdul Hadi, perlu dilakukan evaluasi sehingga fokus program, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD).

"Kemudian di tahun 2022 dalam penganggaran kita harus melakukan evaluasi, menyesuaikan dengan RPJMD dan fokus pada hal-hal yang memang masih harus kita kerjakan di masa tugas dari gubernur," pungkasnya.

(Ida)

Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar