DPRD Jabar Setujui Kab. Bogor Timur dan Kab. Indramayu Barat sebagai Calon DPOB

Bandung, Beritainspiratif.com - DPRD provinsi Jawa, Barat setujui Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menyatakan kedua daerah tersebut, sangat layak untuk disetujui oleh DPRD bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai calon daerah persiapan otonomi baru.

Bedi menambahkan, saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium daerah pemekaran. Namun demikian dengan persiapan yang matang dan kesigapan para pihak terkait, saat moratorium dicabut kedua daerah telah siap dijadikan DPOB.

"Setelah nanti moratorium dicabut oleh Presiden RI berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akan ada tim independen yang akan menilai kelayakan untuk dijadikan CDPOB, yang tentunya dikonsultasikan kepada DPR RI atau DPD RI, " kata Bedi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jum'at (18/4/2021).

Baca Juga: Batasi Mobilitas Masyarakat Saat Mudik, Jabar Gelar Rakor Lintas Batas Provinsi

Setelah status CDPOB disahkan, lanjut Bedi daerah persiapan akan diuji selama tiga tahun, apakah layak diteruskan menjadi daerah otonomi baru atau malah dinyatakan gagal, sehingga dikembalikan kepada daerah induk," tuturnya.

Selain pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat, DPRD juga menyetujui kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsangbuk (Gyeongsangbuk-Do), Korea Selatan dan Provinsi Australia Selatan.

"Kerjasama untuk pemerintah luar negri adalah salah satu dalam mewujudkan visi misi Jabar, menuju juara lahir batin lalu inovasi dan kolaborasi," ucap Gubernur Jabar Ridwan Kami usai menghadiri Rapat Paripurna.

Ridwan Kamil juga menambahkan, sejak tahun 97 pemerintah Prov Jabar dan Pemerintah Australia Selatan, sudah pernah melakukan kerja sama, khususnya di bidang pengelolaan air di Jabar.

Namun kerja sama tersebut terhenti di tahun 2001, dan pada tahun 2015 di revitalisasi dengan ditanda-tanganinya sister provit pada tanggal 24 September 2015, dan berakhir pada tahun 2020.

"Adapun kemitraan dengan pemerintah daerah di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan naskah letter of intent antara Provinsi Jabar dengan Provinsi Gyeongsangbuk," tambah Ridwan Kamil.

Kerjasama tidak hanya meningkatkan perdagangan dan investasi, tapi juga kemampuan sumber daya manusia Jabar.

"Kami banyak mengusulkan capacity building untuk PNS yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Korea, yang tertuang dalam draf rencana kerja di bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, olah raga, kepemudaan, serta sains dan teknologi, " pungkasnya.

(Adi)

Baca Juga: Rumah-murah-Rp200-juta-dekat-gor-persib-GBLA dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar