DPR akan Gelar F&P Test 2 Calon Deputi Gubernur BI Pengganti Dody Budi Waluyo

BERITAINSPIRATIF.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengantongi usulan nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo. 

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengonfirmasi, setidaknya ada dua nama calon yang akan mengganti Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo yang akan habis masa jabatannya di April 2023. 

Dua nama tersebut adalah Filianingsih Hendarta yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Dwi Pranoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Regional sekaligus Asisten Gubernur BI. 

"Benar (dua nama tersebut yang dicalonkan oleh Jokowi)," ujar Andreas dikutip dari Kontan, Rabu (8/2). 

Baca Juga: Profil Aqiilah Puspita, Wisudawan Terbaik Program Sarjana Unpad

Andreas mengatakan, Komisi XI juga telah melakukan pembahasan internal untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI tersebut. 

Bila tak ada aral melintang, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut akan dilaksanakan pada awal minggu depan. 

"(Fit and proper test akan dilaksanakan pada) Senin, 13 Februari 2023," tambah Andreas. 

Berikut profil 2 kandidat Calon Deputi Gubernur BI, yang dilansir laman resmi Bank Indonesi.

1. Dwi Pranoto

Lahir: Jakarta, 1963.

Pendidikan: 

· Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1986)

· Master Business Management di Asian Institute of Management (1993)

Karir:

· Bergabung di BI pada tahun 1988

· Kepala Perwakilan BI Wilayah III (2012-2013)

· Kepala Perwakilan BI wilayah IV (2013-2014)

· Kepala Departemen Regional II (2014-2019)

· Kepala Departemen Regional (2019-saat ini). 

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2024 NIK Resmi Jadi Nomor NPWP, Begini Cara Merubahnya

2. Filianingsih Hendarta

Lahir: Surabaya, 1963.

Pendidikan:

· Sarjana Hukum di Universitas AIrlangga (1985)

· Master Economics and Finance di Boston University (1992)

Karir:

· Bergabung di BI pada tahun 1986

· Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015)

· Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019)

· Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-saat ini).

Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News

(YI) 

Baca Juga:

-Berita Liputan Lainnya di Video Youtube Bicom

-Penggunaan Seragam Satpam Warna Krem Sudah Berlaku

-Wali Kota Bandung Cabut Kepwal Kenaikan Tarif Air Minum PDAM

-Anggota PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Bisa Diberhentikan, Ini Alasannya!

-Majelis Taklim Anda Ingin Gelar Acara di Masjid Al Jabbar, Begini Cara Daftarnya!

-Pensiunan Tak Perlu Lapor SPT Tahunan? Begini Aturannya!

-Gaji Panwas, PPS hingga Pantarlih Pemilu 2024 Segini Besarnya!