(RV)
Baca Juga:
TPA Darurat Cicabe Kota Bandung beberapa waktu lalu. / Humas Kota Bandung
Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mulai kembali normal. Hal ini menjadi angin segar bagi Kota Bandung untuk membuang sampah ke lokasi tersebut.
Jika hal tersebut semakin membaik, maka TPA darurat Cicabe akan kembali ditutup oleh Pemkot Bandung.
"Kalau terjadi, komitmen kita Cicabe dihentikan, kembali ke Sarimukti," kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna usai melaksanakan rapat bersama PUPR secara online, di Balai Kota Bandung, Selasa 16 Mei 2023.
"Alhamdulilah Sarimukti membaik, ada peluang untuk Pemkot Bandung kembali melakukan ritasi 210 kali. Artinya 1.200 ton sampah ini ada potensi peluang bisa kembali ke TPA," imbuhnya.
Baca Juga: Penantian 32 Tahun Pecah, Tim U-22 Indonesia Raih Medali Emas SEA GAMES 2023
Kendati demikian, sampah harus tetap bisa dikelola dengan baik agar Kota Bandung tidak tergantung pada keberadaan TPA Sarimukti.
Menurut Ema, edukasi kepada masyarakat menjadi hal utama untuk pengelolaan sampah. Sehingga mampu selesai di sumbernya.
"Satu sisi edukasi masyarakat menjadi keniscahyaan. Kang Pisman 3R atau KBS (Kawasan Bebas Sampah) menjadi target kita. Itu durasi waktu cukup panjang. Mengubah mindset tidak mudah," tegas Ema.
Baca Juga: Dua Kali Gagal, Kini Prakoso Bhairawa Raih Doktor dan Jadi Wisudawan Terbaik Unpad
Ia mengatakan, masalah sampah tersebut sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya penanganan sampah merupakan hal yang masif terus terinformasikan.
"Masalah sampah di Kota Bandung sudah menjadi atensi pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Penanganan sampah itu menjadi masif dan terus terinformasikan. Langkah yang dilakukan tiada hari tanpa penanganan. Baik itu di TPS, edukasi masyarakat bisa menyelesaikan sampah di rumah tangga atau TPS," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan sampah perlu dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi.
"Hal ini harus diselesaikan dan butuh dukungan pemerintah provinsi. Sehingga dalam pelaksaannya perlu koordinasi," ujarnya.**
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News
