- Pemerintahan
- 19 Sep 2025
Pemkot Bandung meraih Penghargaan sebagai pemerintah terbaik yang diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana di Universitas Gadjah Mada, Kamis 18 September 2025 / Diskominfo
BERITAINSPIRATIF.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih penghargaan Pemerintah Terbaik Kedua dan Pemerintah Daerah Terbaik se-Provinsi Jawa Barat dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Awards 2025.
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana di Universitas Gadjah Mada, Kamis 18 September 2025.
"Kami haturkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini bukanlah akhir, tetapi titik awal untuk terus memperkuat transformasi digital di Kota Bandung," ujar Yayan.
Ia menyebut inovasi yang dikembangkan di Kota Bandung di antaranya pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), sistem pengenalan wajah melalui CCTV untuk menjaga keamanan, pemantauan kepatuhan pajak kendaraan, hingga early warning system untuk deteksi dini kecelakaan.
"Kami berkomitmen memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, efisien, dan dikelola dengan tata kelola yang baik," katanya menambahkan.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Lepas 553 ASN Purna Tugas, Termasuk 2 Kepala Dinas dan 2 Camat
Baca Juga: Kota Bandung Kehilangan 800 Ribu Wisman Akibat Bandara Husein Ditutup
Acara ini juga dihadiri perwakilan kota/kabupaten yang telah menerapkan konsep smart city, civitas akademika UGM, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria.
Dalam sambutannya, Wakil Menkomdigi RI, Nezar menyebut pemanfaatan big data memungkinkan pemerintah melakukan lompatan besar dalam layanan publik.
"Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mengakselerasi eksekusi kebijakan publik," ungkapnya.
Nezar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola data agar lebih transparan, akuntabel, dan aman.
Menurutnya, kualitas data yang terintegrasi melalui Perpres Satu Data Indonesia menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
"Kesalahan membaca data bisa berpengaruh besar terhadap kebijakan. Karena itu kualitas dan keamanan data harus benar-benar dijaga," tutur Nezar.
