Tingkatkan Kualitas Pengawasan, Anggota DPRD Jabar, H. Tedy Rusmawan Temui Ratusan Ketua RW di Kota Bandung

Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Di tahun kedua masa jabatan Anggota DPRD Jawa Barat mencanangkan program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) Provinsi Jawa Barat.

Tujuan program tersebut adalah DPRD Jawa Barat ingin meningkatkan kualitas pengawasan kepada penyelenggara Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., Dapil 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi) mengundang perwakilan RW se-Kota Bandung sebanyak 100 Orang melalui Pengurus Forum RT RW Kota Bandung.

Dipantau langsung Beritainspiratif.com di lokasi, acara berlangsung di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Bandung Jalan Purwakarta No.173  Antapani Tengah, Kota Bandung, Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: 40 Tokoh Diusulkan Mendapat Gelar Pahlawan Nasional Mulai Soeharto, Gusdur hingga Marsinah

H. Tedy Rusmawan, mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Barat telah melakukan evaluasi, dan kita memerlukan sebuah prasarana/cara yang dapat mempertemukan anggota dewan dengan Masyarakatnya diluar Reses.

“Diharapkan oleh DPRD Jabar dalam pertemuan ini diperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan mengetahui sejauh mana layanan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dapat dirasakan oleh Masyarakat,” jelas Tedy Rusmawan.

“Kegiatan Ini merupakan kegiatan diluar reses,” tambah Tedy.

Baca Juga: MERIAH! Dibanjiri 200 Ribu Lebih Pengujung, Pasar Seni ITB 2025 Jadi Kebanggaan Indonesia

Baca Juga: SEMARAK! Ribuan Masyarakat Tumpah di Acara Asia Africa Festival 2025 Kota Bandung

Hadir dalam acara tersebut, Anggota DPRD Prov Jawa Barat, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., Dapil 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung H. Lily Maulana selaku narasumber dan 100 perwakilan Ketua RW/Pengurus Forum RT RW Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Umum Forum RT RW Kota Bandung H. Lily Maulana, dalam paparannya menyampaikan seputar permasalahan di kewilayahan RT RW di Kota Bandung, diantaranya Program Akselerasi Kewilayahan (PRAKARSA) merupakan program akselerasi pembangunan kewilayahan berbasis di Tingkat Rukun Warga (RW), Laci RW, persampahan serta permasalahan lainnya yang timbul di kewilayahan.

Terkait program Prakarsa Lily menyoroti belum terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Bandung.

“Diperkirakan Perwalnya akan terbit bulan Oktober 2025, dan akan mulai dilaksanakan,” jelasnya.

Baca Juga: KDM Komitmen, Tahun Depan Hadirkan Akses Listrik Bagi Seluruh Warga Jabar

Lily mencontohkan, jika program sebelumnya yakni PIPPK, itu merangkul 4 LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yakni LPM, RW, Karang Taruna dan PKK. Dan pada tahun 2018 jumlah LKK berubah menjadi 6 yakni, LPM, RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu.

“Untuk tahun 2025-2026 program Prakarsa ini melihat RW sebagai wilayah bukan RW sebagai LKK, sebab apabila RW sebagai LKK maka 5 LKK lainnya mempertanyakan  keberadaannya,” jelas Lily.

Ditargetkan program Prakarsa ini akan merangkul 1.597 RW, dengan  anggaran 100 Juta/RW dan dengan tambahan pada perubahan s.d 200 Juta, serta dengan syarat pelaksanaan seluruh RW di Kota Bandung sudah melengkapi pemutahiran data Profil RW atau Laci RW.

Acara di tutup dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan di kewilayahan RT RW Kota Bandung.

Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News