Tidak Ada Dana Sejumlah Pipa Air Bersih Tidak Terpasang

Ngamprah, Beritainspiratif.com - Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat PT Perdana Multiguna Sarana berencana menaikkan tarif pelayanan air bersih. Hal itu disebabkan dengan tarif saat ini, biaya pemulihan infrastruktur tidak tertutupi.

Direktur BUMD PT PMGS Denny Ismawan mengungkapkan, sudah lima tahun terakhir, tarif pelayanan air bersih tidak mengalami kenaikan. Sementara, biaya produksi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terus mengalami kenaikan.

"Akibatnya, biaya perawatan tidak tertutupi. Hal ini menyebabkan beberapa sarana dan prasarana yang sudah digunakan sejak lama tidak banyak yang dilakukan pemulihan," katanya di Kantor BUMD, Jalan Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Rabu 18 April 2018.

Menurut Denny, saat ini tarif air bersih yang dilayani BUMD KBB berkisar Rp 2.000-Rp 4.000 per meter kubik, bergantung pada jenis sambungan, yang terdiri atas rumah tangga, sosial, dan niaga. Stagnasi tarif sejak lima tahun terakhir menyebabkan perputaran keuangan BUMD tersendat.

Hal itu terlihat dari turunnya laba BUMD pada 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2015, laba dari pelayanan air bersih mencapai Rp 533 juta, sedangkan tahun 2016 turun menjadi 299 juta.

Keputusan bupati

Meski berencana menaikkan tarif, lanjut dia, pihaknya harus menunggu surat keputusan bupati. Sebab, sebagai BUMD, kenaikan tarif harus mempertimbangkan pelayanan publik. "Berbeda dengan swasta, bisa saja menaikkan tarif berapa saja. Kalau BUMD, disamping bisnis, kan juga melayani publik. Jadi tidak bisa naik tarif seenaknya," ujar Denny.

Denny juga mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum bisa menambah infrastruktur, seperti pemasangan pipa. Di Kantor BUMD pun, saat ini sejumlah pipa masih tersimpan karena belum ada dana untuk pemasangannya.

Saat ini, pipa BUMD yang sudah terpasang, yaitu sepanjang 160 km, yang mengalirkan air dari Sungai Cijanggel dan Cibanteng kepada 3.000-an pelanggan. "Kami targetkan bisa menambah hingga 5.000 pelanggan, tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," katanya.

Jika ingin usaha BUMD terus berkembang, menurut Denny, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, dibutuhkan sedikitnya dibutuhkan tambahan modal hingga Rp 50 miliar dari pemerintah daerah untuk membuat perputaran bisnis di BUMD sehat.

"Itu untuk biaya pemeliharaan, termasuk pemasangan pipa tambahan. Sebab, jika tidak ada modal tambahan, tidak akan tertutupi biayanya," ujar Denny.

(Kaka)

Sumber: pikiranrakyat.com

Foto: liputan6.com