Kemendikbud: Hasil UN Untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan

Jakarta, Beritainspiratif.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyerahkan hasil Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) kepada semua Dinas Pendidikan Provinsi pada hari Senin (30/4) di Ruang Sidang Graha I, kantor Kemendikbud, Jakarta.

Pada kesempatan yang terpisah sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi maraknya pemberitaan di media bahwa terjadi penurunan nilai UN.

“Soal-soal UN yang menuntut penalaran sudah harus diperkenalkan kepada para peserta didik.

Soal-soal penalaran pada Ujian Nasional sebetulnya hanya sekitar 10-15 persen dari total semuanya.

Ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyesuaikan secara bertahap standar kita dengan standar internasional, antara lain seperti standar Program for International Student Assessment (PISA),” jelas Mendikbud, di Jakarta, Senin (30/4).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Totok Suprayitno mengatakan bahwa secara umum terjadi penurunan rerata nilai UN, terutama untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia.

Berdasarkan analisis, terdapat indikasi kuat bahwa penurunan rerata nilai UN disebabkan oleh dua faktor. Faktor penyebab pertama adalah perubahan norma.

Menurut Kabalitbang, pada UN tahun 2018 memang dimasukkan beberapa soal dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan UN tahun 2017.

“Kesulitan ini tampak dialami oleh siswa-siswa di 50 persen sekolah, ditunjukkan dengan rerata nilai UN yang menurun. Tapi nilai UN di 50 persen sekolah lainnya justru mengalami kenaikan. Secara agregat, faktor kesulitan soal ini tampaknya berpengaruh kecil,” ujar Totok.

Kedua, pengaruh lebih besar adalah faktor perubahan moda ujian, dari UN berbasis kertas dan pensil (UNKP) ke UNBK. Sekolah-sekolah yang semula melaksanakan UNKP, kemudin berubah ke UNBK mengalami penurunan nilai (terkoreksi) sangat signifikan.

Sedangkan sekolah-sekolah dengan indeks integritas UN yang rendah (IIUN 2017), secara rerata terkoreksi nilainya (menurun) sebesar 39 poin. Bahkan ada beberapa sekolah yang rerata nilai UN-nya turun hampir 50 poin.

“Hasil UN ini selanjutnya akan dianalisis untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran UN. Hasil analisis tersebut akan didistribusikan ke semua Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dengan program-program peningkatan mutu pembelajaran,” jelas Kabalitbang, Selasa (8/5).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Hamid Muhammad, menekankan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan dalam proses asesmen adalah menindaklanjuti hasil diagnosis yang disampaikan berdasarkan ujian nasional. Hasil diagnosis tersebut menjadi sebagai salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan peningkatan proses pembelajaran.

“Semua sekolah kita petakan, apa kekurangan dan kelebihannya. Biasanya yang kita petakan ada dua, masalah guru dan masalah sarana dan prasarana,” ujarnya.

Menurutnya, hasil UN tahun ini semakin memberikan gambaran apa adanya tentang salah satu hasil belajar para siswa. Distorsi-distorsi pengukuran akan capaian siswa semakin dapat dikurangi, sehingga hasil UN bisa dijadikan pijakan yang lebih meyakinkan untuk perbaikan kualitas pendidikan ke depan. Kemendikbud berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif memperbaiki mutu sekolah-sekolah dan guru-guru mereka.

“Guru sudah tidak bisa lagi melakukan pembelajaran seperti biasanya. Kita harus dorong guru-guru kita untuk lebih banyak menekankan pada aplikasi dan penalaran. Itu yang mendorong anak-anak kita mampu bersaing dengan anak negara lain,” tambah Dirjen Hamid.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, mengungkapkan peralihan moda penyelenggaraan ke UNBK mampu mengoreksi dan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kemampuan siswa.

Pemberian soal-soal bernalar pada UN 2018 dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menalar konsep yang sudah pernah dipelajari, baik di kelas maupun dari buku. Sulit untuk mengejar ketertinggalan jika tidak mengenalkan soal-soal penalaran dalam pembelajaran.

“Kebijakan ini akan tetap kita teruskan dengan catatan kita perlu mengimbangi dengan peningkatan kompetensi guru terutama dalam proses pembelajaran,” kata Ketua BSNP.

Ditambahkan Bambang, bahwa penyelenggaraan UN tahun 2018 sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) UN yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyenggaraan UN baik UNBK maupun UNKP telah berjalan baik, manajemen waktu juga berjalan maksimal, dimana untuk UNBK diselenggarakan dalam tiga sesi sedangkan UNKP diselenggarakan dalam satu sesi.

“Sebagian besar siswa SMA (93%) dan siswa SMK (98%) telah melaksanakan UNBK, dengan relatif tertib dan lancar. Sebanyak 14,1% SMA, 20,3% MA, dan 12,2% SMK dari sekolah pelaksana UN menyelenggarakan UNBK dengan skema resource sharing,” jelas Bambang.

(Yones)