Walikota Bandung, Yana Mulyana menerima penghargaan untuk kategori Penilaian Kompetensi Pemerintah Kota tipe Besar dalam acara BKN Award, di Gedung Sate, Selasa (23/8/2022) / Humas Kota Bandung
Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih BKN Award dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kategori Penilaian Kompetensi Pemerintah Kota tipe Besar.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf kepada Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara BKN Award, di Gedung Sate, Selasa 23 Agustus 2022.
BKN Award merupakan penghargaan bagi instansi Pengelola Manajemen ASN Terbaik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tata dan Bina PKL Agar Naik Kelas Jadi Usaha Mikro/Kecil
Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Baca Juga: BPS Catat Usia Harapan Hidup Warga Bandung Naik
Atas hal tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih oleh Pemkot Bandung. Ia berharap manajemen kepegawaian di Kota Bandung semakin baik.
"Mudah-mudahan manajemen kepegawaian Pemkot Bandung semakin baik," tuturnya usai mendapatkan penghargaan.
Baca Juga:
Di tempat yang sama, Wakil Kepala BKN, Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf menerangkan, tahun 2021-2022 BKN menetapkan 2 prioritas, yaitu sistem merit dan satu data ASN (Aparatur Sipil Negara).
"Sistem merit ini harmonisasi kebijakan instansi pemerintah karena dinamis. Kebijakan teknis ini harus diharmoniskan," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya terdapat penyederhanaan birokrasi untuk manajemen aparatur sipil negara hingga digitalisasi ASN.
"Penyederhanaan birokrasi manajemen ASN, juga digitaliasi dan online sistem. Kami sudah komitmen bersama kepala BKD, BKPP ataupun BKPSDM seluruh Indonesia untuk menerapkan 'full online' sistem kepegawaian. Sasaran awal tiap kepala BKD harus menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pelayanan," bebernya. **
(YI)
Baca Juga:
