- Pendidikan
- 24 Apr 2024
Wali Kota Bandung didampingi Ketua KPU Kota Bandung Suharti usai pelantikan anggota PPK di Hotel Horison, Rabu (4/1/2023) / Humas Jabar
Kota Bandung, Beritainspiratif.com - Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan Pemerintah Kota Bandung mendukung dari sisi anggaran dan kesiapan para petugas kewilayahan. Total anggaran yang disiapkan untuk PPK sebesar Rp150 miliar. Termasuk untuk melindungi kesehatan bagi para petugas.
"Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami 'cover' biayanya. Mudah-mudahan kita bisa jaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel," ujar Yana usai menghadiri pelantikan 150 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Hotel Horison, Rabu (4/1 /2023).
Baca Juga: Pelat Nomor Kendaraan Akan Dipasang Chip dan QR Code, Cegah Nomor Palsu
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah syarat tambahan bagi petugas pemilihan, menyusul banyaknya petugas yang sakit pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.
Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, berkaca dari pengalaman 2019 lalu, banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.
“Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada,” kata Suharti.
“Proses persiapan pemilu telah berjalan sejak Juli 2022. Saat ini sudah memasuki tahapan pemutakhiran data,' imbuhnya.
Baca Juga: Tarif Parkir di Luar Badan Jalan di Kota Bandung Naik
Menurut Suharti, agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan. Sebab ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.
"Data pemilih akan kita lakukan di awal Februari. Kita akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.
Suharti meminta kepada masyarakat jika menemukan pelanggaran PPK, untuk segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum.
"KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi," imbuhnya.
Lebih lanjut Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyampaikan harapannya, pada pemilu 2024 mendatang tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung bisa mencapai 90 persen.
"Semoga meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih," ujarnya.
Namun menurut Yana, hal ini diperlukan kerja sama dari semua pihak. Sosialisasi menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.
"Salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya.
Yana juga mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis.
"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," imbuhnya.
Lihat Berita dan Artikel lainnya di: Google News
(Yanis)
Baca Juga:
-Inilah 18 Fakta Menarik Tentang Masjid Al Jabbar
-PPKM Dicabut, Inilah Poin-Poin Penting Pernyataan Presiden
-Begini Aturan Prokes Terbaru, Pasca Dicabutnya PPKM
-Pemerintah Buka 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis, Ini Syaratnya!
